Untuk kali pertama kali dalam sejarah, bendera Palestina berkibar di markas Perserikatan Bangsa-bangsa, di New York, Amerika Serikat, Rabu, 30 September 2015. Lokasi pengibaran adalah Rose Garden, sebuah taman di kompleks kantor pusat PBB.
Menurut tradisi, demikian VOA Indonesia, hanya negara anggota yang berhak mengibarkan bendera di depan markas PBB. Namun, Sidang Majelis Umum awal bulan ini memberikan suara dukungan kepada Palestina dan Vatikan, dua negara pemantau non anggota PBB, untuk ikut mengibarkan bendera.
Dengan status negara pemantau non anggota, Palestina bisa bergabung ke dalam organisasi-organisasi PBB serta terlibat dalam perjanjian-perjanjian internasional: sebuah langkah maju bagi Palestina dalam upaya diplomasi meraih kemerdekaan.
Upacara dipandu oleh Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, dan dihadiri sejumlah pemimpin serta pejabat negara, termasuk Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi.
"Pengibaran bendera di (markas) PBB menjadi simbol atas komitmen Otoritas Palestina dalam mengejar mimpi lama bangsa Palestina untuk (memiliki) negara sendiri," ujar Ki-moon. "Hal ini juga menjadi simbol komitmen PBB selama ini dalam mendukung aspirasi Palestina," tambahnya seperti dikutip Newsweek.
Metrotvnews memberitakan bahwa penaikan bendera tersebut menjadi buah atas disepakatinya resolusi pengibaran bendera Palestina, yang berhasil diloloskan pada 10 September 2015 melalui forum Sidang Umum PBB.
Indonesia menjadi salah satu sponsor resolusi bersejarah itu. Kepala Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB, Desra Percaya, menyatakan dukungannya terhadap ide pengibaran bendera ini sejak mula.
"Sesuai permintaan duta besar Palestina, Indonesia melakukan lobi terhadap beberapa negara yang berpotensi untuk ko-sponsor dan dukung rancangan resolusi dimaksud," ujarnya.
Mosi Sidang didukung oleh 119 negara dan ditentang delapan negara, yang di antaranya adalah Israel, Amerika Serikat, dan Australia.
45 negara memutuskan abstain.
Beberapa saat sebelum upacara pengibaran, pemimpin Palestina Mahmud Abbas menyatakan kepada Sidang Majelis Umum bahwa Otoritas Palestina tak lagi terikat Perjanjian Perdamaian Oslo, maupun perjanjian lainnya yang menjadi landasan solusi dua negara Palestina dan Israel yang hidup berdampingan secara damai.
Dalam pidatonya Mahmoud Abbas menuduh Israel melanggar perjanjian yang ditandatangani tahun 1993 dan 1994, dan mengatur keamanan, ekonomi dan isu lainnya terkait wilayah Palestina yang diduduki Israel setelah perang tahun 1967. Menurut Mahmoud Abbas, tak ada alasan bagi Palestina untuk mematuhi perjanjian ini jika Israel tak mematuhinya.
Dalam sebuah tulisannya yang dimuat oleh Huffington Post, Presiden Mahmoud menyatakan bahwa "dalam pemungutan suara mengenai pengibaran bendera, masyarakat internasional menunjukkan solidaritasnya terhadap bangsa Palestina." Kini, tulisnya lagi, "masyarakat internasional mesti bertindak untuk menggapai momentum dari aksi simbolis (penaikan bendera) serta menyiapkan rencana jelas guna mengakhiri pendudukan Israel (atas Palestina), menegakkan hak asasi manusia, dan merengkuh keadilan."
0 comments:
Post a Comment