Indonesia-Tiongkok sepakat kereta cepat, Jepang kecewa

Kereta cepat Tiongkok.

Indonesia menjatuhkan pilihan kepada Tiongkok, guna mengerjakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Proyek ini dilakukan dengan model kerjasama business to business (B to B), antara investor Tiongkok dan konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pelaksanaannya ditaksir memakan biaya hingga Rp78 triliun.

Dikutip Kontan.co.id, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah telah memutuskan mengubah model kerja sama proyek dari goverment to goverment (G to G) menjadi B to B.

Pemerintah Tiongkok juga menyambut antusias keputusan ini, terdengar dalam keterangan Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hong Lei.

"Kami sudah berpengalaman. Tiongkok jelas lebih unggul di bidang pengoperasian, pendanaan, dan alih teknologi. Kami mendukung perusahaan Tiongkok untuk masuk dan bekerja sama dengan Indonesia," kata Hong Lei, dalam keterangan pers di Beijing, dilansir BBC Indonesia, Rabu (30/09).

Persaingan Tiongkok dan Jepang

Proyek kereta cepat sejauh 150 kilometer itu sebenarnya menyimpan persaingan antara dua kandidat utama, Tiongkok dan Jepang. Keduanya telah mengajukan proposal studi kelayakan, seputar proyek ini.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, Tiongkok memenangi tender karena memakai skema kerja sama bisnis, bukan kerja sama antarnegara.

Mengutip Kontan.co.id, kondisi anggaran negara serta pertimbangan ketepatan pembangunan infrastruktur nasional membuat pemerintah memutuskan tidak akan merogoh uang (APBN) untuk proyek kereta cepat.

Hal senada diungkapkan Asisten Deputi Kementerian BUMN, Gatot Trihargo. "Pemerintah Tiongkok memiliki keberanian untuk tidak meminta jaminan dari Indonesia," kata Gatot, dilansir Reuters, Rabu (30/9/2015).

"Sementara negara-negara lain, seperti Jepang dan Jerman meminta jaminan pemerintah. Kita tidak mampu ini (jaminan) karena anggaran kami terbatas," lanjutnya.

Kerja sama ini juga sejalan dengan tiga syarat proyek kereta cepat yang dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam wawancara dengan BBC Indonesia (30 September 2015), sekaligus menepis kabar bahwa pemerintah Indonesia membatalkan proyek ini.

"Untuk kereta api cepat, saya hanya menyampaikan tiga hal. Pertama, tidak boleh memakai APBN. Yang kedua, tidak ada jaminan dari pemerintah. Yang ketiga, silakan B to B, mau BUMN dengan BUMN, swasta dengan swasta, silakan," kata Jokowi.

Di sisi lain, pemerintah Jepang telah berusaha untuk memenangi tender hingga detik-detik akhir. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bahkan optimistis tawaran mereka jauh lebih baik ketimbang Tiongkok.

Kekecewaan Jepang terdengar dalam pernyataan Kijima, seorang pejabat Kedutaan Besar Jepang di Jakarta.

"Pemerintah Jepang masih percaya bahwa proposal kami lebih baik dan paling layak," ucap Kijima, dilansir DW Indonesia. "Kami berharap, di masa depan mereka (Indonesia) akan lebih transparan dan adil," tambahnya.